Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025. Dengan demikian, saat ini yang menjadi dasar pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014. Contoh : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG 1. 22, BN. 2. Nantinya MK yang akan menilai keberlakuan suatu pasal. 000,00 (lima puluh juta rupiah). Jun 20, 2016 · 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Dibatalkan. Tahap Perencanaan Perda a. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2014 tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2021. Editor. Identifikasi isu dan masalah. Peraturan Daerah Provinsi. Karenanya, Perda secara langsung terintegrasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan memiliki daya sentuh yang kuat dalam kehidupan masyarakat (Hamidi. Peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. Latar Belakang Masalah Tantangan daerah pada bidang ekomoni saat ini semakin besar terutama tantangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai. 4. - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan. Sebagai contoh, buku ini juga akan memberikan pedoman untuk menyusun peraturan daerah/kepala daerah yang bersifat dimandatkan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019; t. com I. Baca juga: 20 Contoh Soal UTS Biologi Kelas 12 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban. Pembentukan peraturan daerah dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Sebagai contoh, kami mengacu pada pengujian beberapa pasal dalam Undang. Dec 4, 2017 · Contoh dari Otonomi Daerah di Indonesia. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2); 15. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03); 28. PENDAHULUAN. JUDUL Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan yang bersangkutan. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang. Komnas Perempuan mencatat terdapat lebih dari 400 peraturan daerah yang dianggap diskriminatif, termasuk jam malam untuk perempuan dan larangan waria bekerja di salon. Status. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 16. Upaya-upaya menuju demokratisasi baik dalam bentuk sistem pemerintahan maupun peningkatan kesejahteraan rakyat laksana sebuah taktik “coba-coba/trial and. Jun 13, 2022 · 8 Contoh Peraturan Pemerintah (PP) Pusat di Indonesia. Sedangkan hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7. PERPARKIRAN - PENYELENGGARAAN. Tanggal Penetapan 27 April 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 14. PERDA 2023. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembanungna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024; 12. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 60 BAB VIII JENIS NORMA, PERUMUSAN NORMA, DAN BAHASA SERTA PERANCANGAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Peraturan Daerah No. Partisipasi Koordinasi dan keterpaduan Tujuan dan Fungsi Peraturan Daerah Dalam buku Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banggai Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34 Seri C Nomor 12) tentang Penetapan Peraturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan mengenai. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 . 23 tahun 2014). Perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Tehnik Penyusunan. (buku teks, modul ajar, contoh projek, contoh. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Paraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2008. Raperda dan Perda yang tidak sesuai harus diperbaiki oleh Kepala Daerah. TAGS; APBD; SHARE. 18. 2. Camat, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHPencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang. Contoh perda kabupaten. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. E. Masyarakat akan menjadi bingung untuk tunduk dan patuh pada ketentuan pasal yang mana. Pemerintah Daerah. 31. Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain; dan j. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan. jumlah 12 halaman; Tutup. Pembentukan peraturan daerah, hendaknya memenuhi prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah Akademik berguna bukan hanya sebagai bahan masukan bagi. Contoh landasan Hukum Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan Pasal 8 diubah 4. UU No. Mencabut Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Untuk melakukan pendaftaran, para pelamar bisa. Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum dan mengikat. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. PERDA 2023. Produk Hukum Tentang Abstrak Status Detail; Naskah Akademik Nomor Tahun 2023: Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah: Lihat Rincian: Naskah Akademik Nomor Tahun 2023: Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan: Lihat Rincian: Naskah Akademik Nomor Tahun. Pemerintah Daerah adalah. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020. Pembubaran 13. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 60 BAB VIII JENIS NORMA, PERUMUSAN NORMA, DAN BAHASA SERTA PERANCANGAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Pendirian Perseroan Terbatas Sulsel Andalan Energi (PERSERODA) Perda - Nomor : 6 | Tahun : 2023 Mengubah . 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Bandung ini adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah daerah dalam pelaksanaan program dan. 2 Tahun 2005 tentang larangan merokok di tempat umum, Perda ini menjawab permasalahan merokok di tempat umum yang menganggu aktivitas May 25, 2018 · Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis peraturan daerah dalam kehidupan bernegara: 1. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 41Sebagai contoh Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota adalah: 1. Jan 6, 2023 · Perbedaan Keputusan dan Peraturan dalam Segi Teori. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Perda DIY admin-24 Oktober 2016. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan. Contoh peraturan Pusat adalah sebagai berikut: 1. Aturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah (“Perda”) sebenarnya telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi JawaPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali; c. Contoh Agenda Kegiatan 1. KOMPAS. draft awal (first draft) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; b. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO BAB I PENDAHULUAN A. Tuesday, March 26, 2019 - 16:45. 0. 10. Perda Kabupaten/Kota (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkhi sebagaimana dimaksud di dalam pasal (1). Terkait dengan pembinaan terhadap kebijakan daerah (Perda, Perkada dan Peraturan DPRD), bedasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) Peraturan. Selanjutnya terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten MamujuPerlu membentuk peraturan daerah yang dapat melindungi penyandang disabilitas Mengingat : a. menyediakan pangan yang beraneka ragam danUU 12/2011 kemudian juga memberikan contoh yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah kabupaten/kota serta peraturan perundang-undangan lainnya. » INFO PENTING: Yth. Merumuskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dalam hal terdapat perubahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penataan kembali. Tuliskan 5 contoh perda - 3967355. JDIH KAB. Samsul Wahidin. 2. Di tingkat pusat, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol untuk mengatur minuman ini. Sebagai contoh bila regulasinya di bidang kehutanan, maka akan merusak alam, hutan (kekeliruan dalam pengelolaan hutan) dan sulit mencari siapa yangMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER. Dokumen : kabupaten karawang. TENTANG DATABASE PERATURAN. Daerah adalah Kota Tanjungpinang. Ketetapan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN: Menetapkan :. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DAERAH KABUPATEN MALANG Menimbang :1. Mendeskripsikan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bekasi. . Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 P/Hum/2012 Tahun 2012 , MA mencabut Perda Papua 6/2011. 1. Menguji KonfJik Peraturan Perundang-undanganPusat dan Daerah Menguji Konflik Peraturan Perundang-undanganPusat dan Daerah SamsulWahidin Abstract Basically, only onelegal system that sen/ednationalinterests. 6. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020. Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang selanjutnya yaitu UU no. Ini merupakan salah satu jenis peraturan yang diperbolehkan oleh negara untuk dibuat oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 13 Seri C No. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020. 5 Tahun 1996; UU No. 7 kib) perda 06 tahun 2001 tentang pdam (11. Identifikasi Masalah Rokok menyebabkan berbagai macam gangguan, penyakit, menurunkan kualitas hidup dan kematian dini, terutama bagi bayi dan anak-anak. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan f. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang tahun 2013-2018. Naskah Akademik 31 2. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0. B. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun. Detail Download. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan (zebra cross)”. Pengumuman. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum. Pengajuan rancangan peraturan daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah dan. BPIP Sebut Ada 100 UU & Perda Potensi Bertentangan Pancasila, Hasil Kajian Berlanjut Judicial Review. U. 8. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Dumping, Sampah, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Sistem Informasi,. Perda provinsi merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dengan persetujuan gubernur. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 53 dan angka 54 disisipkan 5 (lima) angka. Peraturan Daerah kabupaten karawang Nomor 1 Tahun 2023. Apakah pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang komprehensif dan. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Download Peraturan. 3. Read more about Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas;. Oct 26, 2021 · Pembentukan peraturan daerah dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH A. Sep 22, 2022 · Untuk itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah (pemda) selesaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PDRD) itu. 16. Perkakas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam teorinya, Maria Farida Indrati dan Jimly Asshiddiqie membedakan peraturan perundangan dengan keputusan dari segi sifatnya. 6 program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terpadu, terencana dan sistematis. Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), antara lain ketentuan Pasal 2 huruf. ABSTRAK: a. Ketentuan Pasal 10 dihapus 5. Penyusunan Naskah Akademik. dalam mewujudkan peraturan daerah mengenai KTR. Sayangnya, sejumlah peraturan daerah (Perda) di Indonesia dinilai masih diskriminatif. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Hal itu adalah sebagian contoh kecil, tidak selarasnya peraturan perundang-undangan di daerah yang tidak selaras dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020. 143 peraturan daerah atau perda yang dianggap bermasalah. Pengenaan sanksi untuk peningkatan kepatuhan berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Perda - Nomor : 7 | Tahun : 2023 Berlaku . Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Ketentuan Pasal 1 diubah 2. Peraturan daerah kota dibuat oleh DPRD kabupaten bersama dengan. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam Peraturan Perundangan yang lebih tinggi memang belum terdapat pengaturan secara tegas mengenai Usaha Kelautan, namun secara terpisah. Berikut adalah prinsip koperasi Indonesia yang. Salah satu peraturan pusat adalah yang termuat dalam UU no. 3/2005 yang. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Malang sebagai jasa dengan pelayanan yang bertaraf. Pemerintah Daerah; s. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030; u. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.